 |
| Parjurit TNI untuk perdamaian dunia, Farizal. R (sumber : viralnasional.com) |
Kilasnegara, NewYork – Pemerintah Indonesia secara resmi menuntut Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan penyelidikan yang transparan, menyeluruh, dan independen atas insiden yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon Selatan. Tuntutan tegas ini disampaikan dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB yang diinisiasi oleh Indonesia bersama Prancis pada awal April 2026.
Tragedi ini bermula pada akhir Maret 2026, ketika eskalasi militer di wilayah perbatasan Lebanon meningkat tajam. Minggu, 29 Maret 2026, Satu prajurit TNI gugur akibat ledakan di pangkalan UNIFIL, Ett Taibe, kemudian Senin, 30 Maret 2026, Dua prajurit lainnya, yang diidentifikasi sebagai Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan, gugur setelah konvoi logistik UNIFIL dihantam ledakan di dekat Bani Hayyan, Sektor Timur Lebanon.
Dalam sidang tersebut, Duta Besar RI untuk PBB, Umar Hadi, menekankan bahwa Indonesia tidak akan menerima alasan-alasan sepihak dan menuntut akuntabilitas hukum bagi pelaku serangan. Ada tiga poin utama yang didesak Indonesia:
Penyelidikan Langsung oleh PBB: Memastikan investigasi dilakukan secara independen untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap aset dan personel PBB.
Jaminan Perlindungan Personel: Mendesak semua pihak yang bertikai, termasuk militer Israel, untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan menghentikan perilaku agresif yang membahayakan pasukan penjaga perdamaian.
Langkah Darurat DK PBB: Meninjau kembali protokol keamanan dan rencana evakuasi guna menjamin perlindungan penuh bagi personel UNIFIL di tengah situasi yang makin tidak menentu.
 |
| sumber : menpan.go.id |
Pada Jumat, 3 April 2026, UNIFIL menggelar upacara penghormatan militer terakhir di Bandara Internasional Rafik Hariri, Beirut, untuk melepas ketiga jenazah prajurit Indonesia. Force Commander UNIFIL memimpin langsung upacara tersebut sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian tertinggi mereka bagi perdamaian dunia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa proses repatriasi sedang diupayakan secepat mungkin. Ketiga prajurit tersebut diberikan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) serta santunan bagi keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk apresiasi negara atas pengorbanan mereka.
Gugurnya personel UNIFIL ini kembali memicu perdebatan global mengenai keselamatan pasukan penjaga perdamaian di zona konflik aktif. Indonesia, sebagai salah satu kontributor pasukan terbesar, terus menunjukkan kepemimpinan diplomasinya dengan mendesak PBB agar tidak membiarkan serangan terhadap "Blue Helmets" berlalu tanpa konsekuensi hukum.