 |
| foto: tribunnews.com |
Kilas Negara - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, dikabarkan telah menerima teguran dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait posisinya yang merangkap jabatan sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Teguran ini kembali menyoroti isu tata kelola dan independensi di tubuh organisasi sepak bola nasional.
Informasi mengenai teguran FIFA ini mencuat ke publik setelah beberapa pihak menyebutkan adanya komunikasi resmi dari badan sepak bola dunia tersebut. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Erick Thohir secara langsung mengenai detail teguran tersebut, isu rangkap jabatan memang telah menjadi perdebatan hangat sejak awal kepemimpinannya di PSSI.
Mengapa Rangkap Jabatan Jadi Masalah?
Prinsip dasar yang dipegang teguh oleh FIFA adalah independensi dan netralitas dalam pengelolaan sepak bola. Aturan FIFA secara tegas melarang adanya intervensi pihak ketiga, termasuk pemerintah, dalam urusan federasi sepak bola nasional. Rangkap jabatan seorang pejabat pemerintah di posisi strategis federasi dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi independensi pengambilan keputusan.
Dalam konteaph ini, posisi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN memiliki potensi besar untuk bersinggungan dengan kepentingan PSSI, terutama terkait dengan sponsor, pengelolaan aset, atau bahkan kebijakan yang berdampak pada klub-klub BUMN. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, mengingat sejarah panjang intervensi politik dalam sepak bola Indonesia yang kerap berujung pada sanksi internasional.
Baca juga : Menteri Keuangan, Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran Rp4,88 Triliun ke DPR RI
Reaksi dan Implikasi
Teguran dari FIFA ini diperkirakan akan memicu berbagai reaksi, baik dari internal PSSI, pemerintah, maupun masyarakat pecinta sepak bola. Beberapa pihak mungkin akan mendesak Erick Thohir untuk memilih salah satu jabatan guna menghindari potensi konflik dan memastikan PSSI berjalan sesuai koridor tata kelola FIFA.
Jika teguran ini berlanjut menjadi peringatan keras atau bahkan sanksi, dampaknya bisa sangat merugikan bagi sepak bola Indonesia. Sanksi FIFA bisa berupa pembekuan keanggotaan, larangan berpartisipasi dalam kompetisi internasional, hingga penghentian bantuan finansial. Tentu saja, hal ini akan menjadi kemunduran besar bagi upaya membangun kembali citra dan prestasi sepak bola nasional.